Jumat, 27 November 2009

Pembangunan Perkebunan Untuk Ekonomi Lokal


Salah satu tujuan dari pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu basil, meningkatkan pendapatan, memperbesar nilai ekspor, mendukung industri, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan.

Ada tiga asas yang menjadi acuan dalam pembangunan perkebunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam lingkungan ekonomi dan pembangunan nasional, yaitu (1) Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional, (2) Memperluas lapangan kerja, (3) Memelihara kekayaan dan kelestarian alam dan meningkatkan kesuburan sumberdaya alam.

Pembangunan subsektor perkebunan komoditas teh mengalami perkembangan yang semakin pesat dan besar dan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor yang berdampak pads peningkatan pendapatan petani, ekonomi lokal, pembangunan perdesaan, dan timbulnya multiplier effect secara sektoral maupun spasial baik nasional, regional maupun lokal.

Dengan demikian, maka pengembangan komoditas teh ke arah agroindustri seharusnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sektor dan wilayah, khususnya pembangunan ekonomi lokal. Secara historis dan realitasnya menunjukkan bahwa di wilayah perkebunan teh cenderung terjadi ketimpangan kemajuan pembangunan, baik antara perkebunan rakyat, swasta, dan perkebunan negara.

Ada indikasi yang menunjukkan bahwa wilayah sentra produksi perkebunan mengalami keterlambatan dalam pembangunannya dan fenomena terjadinya leakages wilayah, dengan demikian kemajuan usaha perkebunan teh belum diikuti dengan perkembangan pembangunan lokalnya.

Model perkebunan teh yang ada (existing) menunjukkan perkebunan swasta dan negara (PTPN) melakukan usaha secara terintegrasi, sedangkan perkebunan rakyat secara individu dan kelompok usaha bersama yang relatif gurem dan tertinggal. Pada dasarnya pembangunan ekonomi lokal merupakan pendekatan pembangunan yang berupaya mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausahaan lokal, partisipasi masyarakat lokal, peran serta secara aktif pihak swasta, masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan keputusan pembangunan lokalnya.

Memahami model perkebunan teh yang ada (existing) dan ada juga model simulasi (plantation dan contract fanning). Perbandingan model plantation dan contract farming dengan model existing ditujukan untuk memperoleh gambaran dampak dan tingkat keefektifan untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal.

Untuk model plantation sangat efektif mendorong pembangunan ekonomi lokal manakala perkebunan perkebunan swasta, PTPN, dan perkebunan rakyat dalam bentuk usaha perkebunan yang kooperatif melakukan sistem pengusahaan plantation yang didasarkan atas prinsip pengusahaan perkebunan yang terintegrasi dalam manajemen, produksi, pengolahan, pemasaran, serta memperhatikan prinsip skala usaha, efisiensi, dan optimalisasi basil usahanya. Model plantation mampu mengoptimalkan pengembangan wilayah dan mendorong ekonomi local.

Ada implikasi lain seperti koperasi pada perkebunan rakyat yang dibentuk bukan hanya pembentukan koperasi sebagai lembaga kumpulan usaha perkebunan rakyat, namun merupakan sistem pengusahaan perkebunan yang berbentuk plantation, dimana faktor skala usaha, rasionalitas dan efisiensi usaha menjadi pertimbangan dan ukuran kegiatan usahanya , di samping fungsinya sebagai kelembagaan yang meningkatkan kemampuan petani perkebunan teh rakyat sebagai anggotanya.

Model perkebunan contract farming kurang efektif dibandingkan dengan model plantation, tetapi cukup efektif dibandingkan dengan model existing untuk memperbaiki keadaan pembangunan ekonomi lokal. Berdasarkan basil studi juga menunjukkan bahwa model contract farming yang efektif adalah Model Marketing Contract Farming antara perkebunan rakyat dengan PTPN.

Perlunya pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal melalui koperasi dengan pemahaman dan kerangka kerja usaha yang berlandaskan pada efisiensi, rasionalitas, dan dalam skala usaha basal- di kawasan perkebunan rakyat. Hal ini penting mengingat model koperasi yang demikian memiliki keunggulan komparatif dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, dan akan mendorong pembangunan ekonomi lokal.

Untuk itu, langkah pendidikan, penyuluhan mengenai Cooperative membership education kepada berbagai lapisan masyarakat dan aktor pengembangan perkebunan tab, dan inkubasi kewirausahaan dapat dijadikan langkah awal membangun model koperasi yang mandiri dalam usaha perkebunan teh. Keadaan ini akan mendukung berkembangnya agroindustri teh yang kuat sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi lokal secara mandiri.

Sumber :
http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pembangunan-perkebunan-untuk-ekonomi-lokal.html
11 Januari 2009

Sumber Gambar:
http://www.ujungpandangekspres.com/gambar/0303SawitHIJAU.gif

Kamis, 26 November 2009

Jutaan Hektare Perkebunan di Indonesia Ditengarai Ilegal

Greenomics Indonesia menyatakan terdapat lahan perkebunan seluas 2,24 juta hektare yang tidak memiliki izin hak guna usaha (HGU). Dari total 4,68 juta hektare kawasan hutan yang dilepas oleh Departemen Kehutanan untuk areal perkebunan, hanya 2,44 juta hektare yang memiliki izin HGU.

"Sedangkan 2,24 juta hektare lainnya (47,19 persen) merupakan areal perkebunan tanpa izin HGU," kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut dia, area seluas 2,24 juta hektare itu dimiliki 166 unit perusahaan perkebunan yang tidak mengantongi izin HGU. Dari 523 unit perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan, hanya 357 unit perusahaan yang kemudian beroperasi dengan izin HGU.

Sementara itu, dari areal perkebunan yang beroperasi dengan izin HGU seluas 2,44 juta hektare, menurut Elfian, hanya 1,63 juta hektare saja yang sudah ada realisasi penanaman. "Sisanya seluas 806.166 hektar ditelantarkan," ucanya.

Di Pulau Sumatera, dari 2,74 juta hektare kawasan hutan yang dilepas untuk 322 unit perusahaan perkebunan, 242 di antaranya beroperasi dengan izin HGU dengan luasan areal 1,49 juta hektare, sedangkan realisasi penanaman seluas 1,16 juta hektare.

Artinya, kata Elfian, di Sumatera terdapat 80 unit perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin HGU dengan luas areal 1,25 juta hektare. Selain itu, terdapat 326.600 hektare areal perkebunan berstatus izin HGU namun masih telantar.

Sementara untuk kasus di Pulau Kalimantan, dari 1,39 juta hektare kawasan hutan yang dilepas untuk 135 unit perusahaan perkebunan, terdapat 85 unit perusahaan yang kemudian beroperasi dengan izin HGU dengan luas areal 766.832 hektare.

Dengan begitu, terdapat 50 unit perusahaan perkebunan yang tak memiliki izin HGU di Kalimantan dengan areal seluas 626.158 hektare. Sedangkan luas area yang ditelantarkan oleh pemilik izin HGU di Kalimantan mencapai 353.938 hektare.

"Di lapangan, banyak ditemukan kasus-kasus unik, misalnya ada izin Menteri Kehutanan tapi tak ada izin HGU, tak ada izin Menteri Kehutanan tapi ada izin HGU. Bahkan ada juga yang tak punya kedua izin itu,” tutur Elfian.

Greenomics mendesak agar pemerintah mengusut 166 unit perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin HGU dengan luas areal 2,24 juta hektare tersebut. Selain itu, lembaga ini juga meminta pemerintah melakukan verifikasi terhadap masalah penelantaran areal perkebunan oleh pemegang izin HGU dengan luas areal 806.166 hektare.

Sumber :
NIEKE INDRIETTA
http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/07/27/brk,20090727-189338,id.html
27 Juli 2009

Sumut dan 18 Propinsi Lain Bakal Nikmati Bagi Hasil Perkebunan Tahun 2010

Provinsi Sumatera Utara bakal menikmati bagi hasil perkebunan mulai tahun 2010. Nilainya diperkirakan antara Rp,2,7 triliun sampai Rp10 triliun. Karena, sumbangan pajak ekspor perkebunan Sumut per tahun saja sudah mencapai Rp2,7 triliun, atau selama lima tahun mencapai Rp10 triliun.

Selain Sumut, bagi hasil perkebunan ini juga akan dinikmati 18 provinsi lainnya. Yakni, NAD, Riau, Sumsel, Sumbar, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua.

Rumusan akademik bagi hasil perkebunan ini akan diperoleh dari Seminar Nasional Bagi Hasil Perkebunan Daerah yang akan digelar di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut di Medan, 10 Oktober nanti.

Demikian penjelasan Kepala Bappeda Sumut Riadil Akhir Lubis didampingi anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba, Kadis Pendapatan Sumut H Sjafaruddin, Kadis Perkebunan Sumut Aspan Sofyan Batubara, Kadis Kominfo Eddy Syofian, dan Kepala Biro Otda Sumut Bukit Tambunan di Aula Prof DR HS Hadibroto MS Bappeda Sumut, Rabu (7/10).
Menurut Riadil, seminar akan menghadirkan Keynote Speaker Ketua DPD-RI, Irman Gusman, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Depkeu, Dirjen BAKD, Dirjen Perkebunan, dan Dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga.

Selain itu, seminar yang sedikitnya dihadiri 250 peserta dari 18 provinsi, juga akan menghadirkan pembanding makalah. Antara lain Prof Dr Bachtiar Hasan Miraza, dan pakar ekonomi Sumut Dr Polin Pospos.

“Seminar yang akan dibuka Gubsu Syamsul Arifin ini diharapkan menghasilkan formula akademik soal bagi hasil perkebunan. Misalnya berapa persentase, dan hal-hal lain yang dinilai perlu untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah di pusat,” jelas Riadil.

Parlindungan Purba mengaku, rumusan bagi hasil perkebunan yang akan diperoleh dari seminar nantinya, akan secepatnya disampaikan ke pemerintah di pusat. Sehingga upaya untuk membuat UU baru tentang bagi hasil perkebunan akan bisa digolkan paling lambat tahun depan.

“Pembentukan UU-nya oleh DPR akan dijadikan prioritas oleh DPD-RI untuk disegerakan. Karena seminar nasional ini akan menjadi master piece bagi hasil perkebunan,” terang Purba yang juga menjadi anggota panitia perancang UU di DPD-RI.

Kadis Pendapatan Sumut H Sjafaruddin menambahkan, potensi bagi hasil perkebunan yang akan diperoleh Sumut dan 18 provinsi lainnya, akan sangat membantu bagi pelaksanaan dan percepatan pembangunan di daerah.

“Contoh seperti Sumut. Selama ini hanya menerima bagi hasil hutan dalam bentuk IUPHK, dan Dana Reboisasi. Tapi ketika hutan itu berubah menjadi perkebunan, Sumut sama sekali tidak memperoleh apa-apa,” bebernya.

Sjafaruddin juga merinci, prospek Sumut memacu roda pembangunan di daerahnya setelah memperoleh bagi hasil perkebunan, akan sangat cepat. Karena, sumbangan pajak ekspor perkebunan selama lima tahun terakhir ini saja sudah mencapai Rp10 triliun, atau per tahunnya sekitar Rp2,7 triliun.

“Bayangkan, kalau bagi hasil perkebunan itu secara langsung diterima Sumut, maka nilainya akan sangat besar. Karena kita memiliki 1,3 juta hektare (ha) perkebunan sawit, 350 ribu ha perkebunan karet, dan sedikitnya 600 ribu ha perkebunan kakao, dan kopi. Jadi, prospek bagi hasil perkebunan ini akan sangat membantu percepatan pembangunan Sumut ke depan,” timpal Aspan Sofyan Batubara. (M3/y)

Sumber :
http://hariansib.com/?p=94910
8 Oktober 2009

Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan Tahun 2010

INDONESIA paling tidak membutuhkan investasi untuk pembangunan perkebunan sekitar Rp 45,180 triliun pada 2010. Dari total kebutuhan itu, Rp 1,454 triliun atau 3,22 persen disediakan APBN. "Sedangkan Rp 43,726 triliun atau 96,78 persen kami harapkan berasal dari sumber pendanaan lain," kata Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) Achmad Mangga Barani di Jakarta.

Mangga Barani menjelaskan, sumber pendanaan lain itu bisa dari APBD, perbankan atau dari swadaya masyarakat. Dana ABPN hanya Rp 1,454 triliun. Dana itu hanya untuk kegiatan pengungkit antara lain penyediaan benih, pembinaan, pengawalan, serta monitoring dan evaluasi (monev).

Dengan dana sebesar itu, diharapkan bisa membuka kesempatan kerja baru bagi 226.000 tenaga kerja dan bisa melibatkan petani 19,78 juta keluarga. Lalu, bisa mengentaskan kemiskinan sekitar 200.000 keluarga. Sasaran lainnya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkebunan menjadi USS 1.600 per keluarga per tahun per dua hektar (ha) dan penerimaan ekspor US $ 23,48 miliar.

Deptan tahun depan mentargetkan, ada revitalisasi perkebunan 364.000 ha, pengembangan kapas 19,430 ha dengan produksi 26.990 ton. Juga gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao 145.000 ha, dan pengembangan kopi specialty seluas 5.323 ha.

Selain itu, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi gula 2,96 juta ton atau naik sekitar 4,1 persen jika dibandingkan total produksi tahun ini mencapai 2,85 juta ton. Peningkatan produksi diharapkan akan terjadi pada komoditas minyak sawit mentah (crude palm 0J//CPO) 20,51 juta ton atau naik sekitar 5,5 persen jika dibandingkan produksi tahun ini 19,44 juta ton.

Tahun depan diproyeksi terjadi perluasan area perkebunan 6,3 persen atau menjadi 20.791,78 juta ha tahun ini, total perkebunan 13 komoditas perkebunan 19.556,69 juta ha.

Potensi penambahan luas lahan perkebunan ini, ucap Mangga Barani, sangat besar. Sebab, untuk tiga komoditas unggulan nasional (sawit, karet, dan kakao) masih ada potensi 11 juta ha.

(Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan berlangganan Tabloid SINAR TANI. SMS ke : 081584414991)

Sumber :
http://www.sinartani.com/kebun/rencana-kerja-pembangunan-perkebunan-tahun-2010-1257139408.htm

Perkebunan Teh Gede

Perkebunan teh Gedeh adalah salah satu kebun teh tertua di pulau Jawa, tetapi tidak begitu dikenal karena letaknya yang jauh dari jalan raya dan hanya dapat dilihat oleh orang yang berniat kesana. Perkebunan teh ini lebih luas dan lebih tinggi letaknya dibandingkan Gunung Mas, dengan luas 1000 hektar dengan ketinggian 900 - 1700 mdpl.

Penanaman teh diawali pada pada pertengahan 1870an, dan sebagian besar lahan telah berhasil ditanami sebelum tahun 1906. Pabrik teh modern yang sekarang beroperasi mulai berjalan dalam dua tahapan pada tahun 1927 dan 1929.

Perkebunan ini merupakan bagian dari PTP Nusantara VIII sejak tahun 1996.Teh kualitas premium dari perkebunan ini diekspor dengan merek "Tanawatee". Anda bisa menikmati teh ini yang disajikan dengan jeruk nipis di Tea House dekat pos gerbang pabrik. Dari tepi Utara perkebunan tampak lembah Ci Batulempar, yang memiliki 12 air terjun, tiga diantaranya memiliki ketinggian diatas 35 meter. Dari perkebunan ini terdapat jalur tidak resmi menuju puncak Gunung Gede, jalurnya relatip curam dan dibeberapa lokasi memerlukan "scrambling" dengan bantuan tali. Lewat jalur ini puncak Gunung Gede dapat dicapai dalam waktu 3 jam saja.


Cara menuju lokasi:

Dari jalan raya Cipanas-Cianjur, belok kanan 50 meter setelah Tapal Kuda (S6.80082 E107.08433), ada plang "PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Teh Gede/Tanawatee". Menanjak sejauh 2 Km di jalan aspal bagus menuju kampung Cariu, belok kanan di plang "PT Perkebunan Nusantara VIII Kebun Teh Gede/Tanawatee" (S6.80377 E107.06005), menanjak melaui jalan aspal tersier. Belok kanan tajam di depan gerbang perumahan Nusa Permai(S6.79847 E107.04364).Sekitar 1,9 Km dari Cariu ada saung seng disebelah kanan jalan, dari sini belok kiri keluar dari jalan aspal ke jalan batu ditengah kebun teh. Lurus saja sampai menemui gerbang kebun teh (S6.79851 E107.04196). Total jarak tempuh dari jalan raya Cipanas-Cianjur adalah 7,2 Km.

Akomodasi:
Camping Ground dan dan Guesthouse. Untuk reservasi hubungi pak Aris (Administratur perkebunan) di no telepon 0263-261724.

Sumber :
Pije
http://navigasi.net/goart.php?a=ffktehge

Prospek dan Strategi Perkembangan Perkebunan

Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas menggelar Diskusi Prospek dan Strategi Perkembangan Perkebunan, pada Senin (20/10), pukul 09.30 WIB, di Ruang Rapat SS-3, Gedung Bappenas.

Diskusi dipimpin oleh Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc. Sedangkan sebagai pembicara adalah Peneliti Senior Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Bambang Dradjat dan Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Deptan, Herdrajat Natawidjaja.

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas mengatakan bahwa permasalahan dalam perkembangan perkebunan di Indonesia antara lain adalah budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas utama/konvensional; usaha tani tanamana perkebunan masih diusahakan secara monokultur; produktivitas tanaman perkebunan umumnya masih di bawah potensi; mutu produksi perkebunan yang masih rendah karena kurang didukung oleh unit pengolahan yang efisen dan terbatas; serta belum optimalnya kelembagaan petani.

Sementara itu dalam paparannya, Bambang Dradjat mengatakan bahwa sifat komoditas perkebunan sangat kredibel, artinya komoditas ini diperdagangkan secara internasional. Faktor yang mempengaruhi harga komoditas perkebunan pun bukan sekadar permintaan (demand) dan penawaran (suply) tapi juga spekulator.

"Sejak tahun 2002 peranan spekulator menonjol yang menyebabkan fluktuasi harga secara tajam dan berakibat pada ketidakpastian harga. Sehingga akan membahayakan kelangsungan usaha komoditas primer dan usaha produk olahan, serta kesulitan dalam perencanaan langsung," tambah Bambang Dradjat.

Peluang perkembangan perkebunan Indonesia adalah adanya potensi pengembangan terkait dengan sumber daya dan teknologi serta prospek pengembangan terkait dengan pasar internasional dan domestik. Sedangkan strategi yang bisa diterapkan adalah dengan mengefektifkan penerapan teknologi perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output dengan biaya minimun. Dengan tetap mempromosikan komoditas dan produk perkebunan di pasar internasional dan domestik yang telah dikuasai hingga saat ini dan memperluas dan mempromosikan komoditas dan produk di pasar internasional alternatif atau tambahan, termasuk pasar domestik.

Dari laporan kinerja dan pengembangan perkebunan yang disampaikan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Deptan, bahwa fokus kegiatan pembangunan perkebunan antara lain adalah: revitalisasi perkebunan (kepala sawit, karet dan kakao); pengembangan tanaman penghasil bio-fuel/jarak pagar; pengembangan kapas rakyat; pengembangan kelapa terpadu; pengembangan teh rakyat dan rempah; pengembangan komoditi spesifik; pengembangan komoditi potensial; lanjutan akselerasi peningkatan produksi tebu; revitalisasi perbenihan; dan pengembangan integrasi kebun dengan ternak. (Biro Humas dan TU Pimpinan)

Sumber :
http://www.bappenas.go.id/node/152/1480/diskusi-prospek-dan-strategi-perkembangan-perkebunan/
20 Oktober 2008

Bengkulu Setop Pembukaan Lahan untuk Perkebunan

Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak akan membuka peluang bagi investor yang ingin membuka lahan perkebunan baru di daerah itu.

"Areal untuk keperluan itu tidak ada lagi, selain itu lahan yang ada akan dimaksimalkan untuk masyarakat khususnya mendukung program revitalisasi perkebunan," katanya di Bengkulu, Minggu (15/11).

Gubernur mengatakan izin Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perkebunan besar swasta baik dalam negeri maupun luar negeri juga tidak akan diperpanjang. "Izin HGU juga tidak akan diperpanjang lagi, kami akan fokus pada pengembangan kebun mandiri petani," katanya.

Melalui revitalisasi perkebunan sawit dan karet yang mencapai 70 ribu hektare diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani setempat. Gubernur mengatakan melalui revitalisasi perkebunan, tidak perlu menambah luas lahan tetapi melakukan perubahan tata cara pengolaan perkebunan sawit dan karet sehingga hasilnya bisa ditingkatkan.

Setiap petani diberikan lahan dua hingga empat ha untuk berkebun sawit, sedangkan modalnya difasilitasi oleh pemerintah melalui bank BRI dengan sistem kredit dan dibayar saat sawit sudah menghasilkan buah.

Peluang investasi yang dibuka seluas-luasnya, kata Gubernur adalah pembangunan pabrik pengolah Tandan Buah Segar (TBS) sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan industri hilir dari perkebunan sawit dan karet.

Saat ini, kata dia, Bengkulu masih kekurangan lebih dari 18 pabrik CPO dengan kelebihan produksi TBS mencapai 1,8 juta ton per tahun. "Jadi investasi industri hilir yang akan kami buka seluas-luasnya baik pabrik CPO maupun produk sampingan sawit dan karet," katanya. (Ant/OL-03)

Sumber :
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/16/106015/126/101/Bengkulu-Setop-Pembukaan-Lahan-untuk-Perkebunan
16 November 2009